Mengapa APBD Penting? Ini Alasan Daerah Harus Mendukung Kebijakan Fiskal Nasional

-


APBD adalah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. 

APBD diharapkan selaras dengan arah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, dengan tujuan menjaga stabilitas perekonomian. Fokus kebijakan fiskal tahun 2024 adalah pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. 

Jika APBD tidak sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, hal ini dapat mengganggu upaya pemerintah pusat untuk mencapai stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Dengan selarasnya APBD, sumber daya yang dimiliki daerah akan dioptimalkan untuk mendukung prioritas tersebut. Ada berbagai aturan yang mengharuskan APBD disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan fiskal nasional, termasuk UU Keuangan Negara dan UU Perrimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pokok-Pokok pikiran dalam BPUPK

-
Gambar
Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPK dimulai. Pada sidang pertama ini, dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar Negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Permintaan tersebut dijawab oleh para anggota sidang seperti: Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.  1) Pandangan Muhammad Yamin  Muhammad Yamin menyatakan lima "asas dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia", sebagai berikut.  a) Perikebangsaan  b) Perikemanusiaan c) Peri ketuhanan  d) Peri kerakyatan  e) Kesejahteraan Rakyat  2) Pandangan Supomo  Supomo mengemukakan teori integralistik. Teori ini lebih menitikberatkan kepentingan golongan daripada kepentingan individu. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan lima asas yang mendasari Negara Indonesia yang integralistik, sebagai berikut.  a) Persatuan b) Kekeluargaan  c) Keseimbangan lahir dan batin  d) Musyawarah  e) Keadilan rakyat  3) Pandangan Soe...
Baca selengkapnya

D. Indonesia pasca-VOC: Masuknya Pengaruh Prancis dan Pendudukan Inggris

-
Pendahuluan Ketika Belanda diduduki Prancis pada 1795 dan VOC dibubarkan pada 1799, praktis terjadi semacam kekosongan kekuasaan di Nusantara. Sementara itu, Inggris mengincar Nusantara. Dalam situasi itu, Prancis dan pemerintah Belanda mustahil mengirim bantuan ke Batavia karena jalur laut dikuasai Inggris. Yang dilakukan adalah menugaskan seorang gubernur jenderal yang kuat. Dia adalah Herman Willem Dandels (1762-1818), seorang bekas advokat, patriot, jenjeral, dan pengagum Napoleon Bonaparte. Daendels ditugasi membangun pertahanan di Nusantara untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris.   1.     Herman Willem Daendels (Januari 1808-Mei 1811) Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris serta memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama korupsi.   Dandels menerapkan sejumlah kebijakan, yaitu sebagai berikut. a.     Membangun Jalan Raya Pos dari Anyer (ujung timur Jawa) sampai Panarukan...
Baca selengkapnya

Kisi-Kisi UH 1 Sejarah kelas X (Pengaruh Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia)

-
Kisi-Kisi UH 1 Sejarah kelas X (Pengaruh Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia)  1. Sejarah Agama Hindu dan Buddha 2. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia  3. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia 4. Berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha  5. Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini Jumlah soal PG = 15 (Bobot 70%) Uraian = 3 (Bobot 30%) Bendahara siapkan kertas ulangan. 
Baca selengkapnya